Translated from The Guardian, please read the main source.
 |
| Joko Widodo berfoto bersama para pendukungnya selama kampanye pertama di sebuah stadion di Serang, provinsi Banten Foto: Willy Kurniawan / Reuters |
Ketika pemilu menjulang di satu-satunya negara "paling demokratis" di Asia Tenggara, beberapa orang bertanya-tanya apakah presiden telah melakukan cukup
Lima tahun yang lalu dia adalah "Gambaran Postret" demokrasi Asia Tenggara, Obama-nya Indonesia. Wajahnya terpampang di majalah Time dengan tiga kata: A New Hope (Harapan Baru).
Ketika Joko Widodo, atau “Jokowi”, terpilih sebagai presiden dari satu-satunya negara "paling demokratis" yang tersisa di kawasan itu, adalah momen pembenaran kemenangan - bukti bahwa pencilan(anomali) dapat mengalahkan oligarki yang sudah mengakar, bahwa orang Indonesia biasa dapat membuatnya.
Seorang politisi yang sangat populer, perubahan Jokowi yang cepat dari pengusaha furnitur yang sukses menjadi walikota kota kecil tercinta, gubernur Jakarta yang berpikiran reformis dan akhirnya presiden, adalah semacam dongeng politik bagi demokrasi muda Indonesia.
Hype bahkan lebih dilebih-lebihkan karena sangat kontras dengan lawannya, Prabowo Subianto. Mantan jenderal militer yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mantan menantu penguasa diktator Suharto, Prabowo melambangkan penjaga lama yang otokratis, yang masih berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan selama beberapa dekade.
Maju cepat lima tahun dan Jokowi dan Prabowo akan kembali bersaing untuk menjadi presiden demokrasi terbesar ketiga di dunia, pada 17 April 2019, tetapi kali ini suasananya sangat berbeda.
Dengan hak-hak LGBT dan sejumlah minoritas agama yang anjlok, serangkaian penangkapan meningkatkan peringatan atas kebebasan berekspresi, pertanyaan tentang netralitas polisi dan rencana perambahan militer di ruang sipil, mengarahkan pada gagasan bahwa Jokowi adalah pimpinan negara berkembang yang demokratis telah terus Rusak.
"Demokrasi kita tidak memiliki arti"
Eksekusi, misalnya, adalah awal yang tidak menyenangkan.
Dalam waktu dua bulan menjabat pada tahun 2014 presiden baru secara tak terduga menandatangani putaran hukuman mati, mengutip data yang dipertanyakan untuk membenarkan klaimnya bahwa Indonesia berada dalam pergolakan “obat terlarang” - sebuah langkah mengejutkan dari seorang pemimpin yang dipandang sebagai yang terbaik berharap dalam beberapa dekade untuk menyelesaikan kotak pandora tentang pelanggaran hak masa lalu.
 |
| Pendukung Capres Indonesia, Prabowo Subianto turun ke jalan di dekat Stadion Pakansari di Bogor pada akhir pekan Foto: Anadolu Agency / Getty Images |
Terlepas dari bulan-bulan protes internasional, delapan pelanggar narkoba, termasuk dua warga Australia, dieksekusi oleh regu tembak pada bulan April 2015.
Para analis mengatakan bahwa jika Jokowi telah menawarkan grasi, ia akan terlihat tunduk pada tekanan internasional - modal politik ia pada saat itu tidak mau, atau tidak mampu, untuk menyia-nyiakan.
Terpilih dengan dukungan rakyat tetapi minoritas di parlemen (dan tidak ada pengalaman sebelumnya dalam politik nasional), Jokowi perlu memperkuat posisinya yang lemah sejak awal dan itu berarti bermain bola dengan penjaga lama.
Untuk seorang kandidat yang pernah dirayakan karena tidak memiliki ikatan militer, Jokowi segera memiliki kabinet dan lingkaran dalam yang menampilkan beberapa pria militer era Suharto. Di antara anggota yang paling kontroversial adalah koordinasi menteri keamanan Wiranto, seorang mantan jenderal yang dituduh melakukan kejahatan perang.
Haris Azhar, seorang aktivis yang telah menghabiskan beberapa tahun meminta presiden untuk menegakkan janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran hak masa lalu, tidak akan memberikan suara tahun ini.
"Demokrasi kita tidak memiliki arti, tidak ada substansi, lagi," katanya.
‘Indonesia Memajukan’
Namun di jalan-jalan, Jokowi masih mendapat dukungan luas dan dalam jajak pendapat ia lebih dari 15 persen di depan Prabowo.
“Jokowi bekerja keras, dari Sabang sampai Meruake, dan dia jujur. Yang lain korup, ”kata Mery, 65, dari warung tahu gorengnya di selatan Jakarta.
“Kita sudah bisa melihat penampilannya di lapangan,” Achmad, 28 tahun, seorang penjual sup ayam di dekatnya. "Jokowi telah membangun jalan dan sekolah, ada buktinya."
Dalam empat tahun terakhir presiden benar-benar telah memulai penggerak infrastruktur yang sangat dibutuhkan, membangun ribuan kilometer jalan, hampir selusin bandara dan sejumlah pelabuhan, bendungan, dan jembatan lainnya.
Para pemilih juga menunjukkan investasinya dalam skema asuransi kesehatan nasional dan pendidikan bagi kaum miskin.
Tapi itu hanya sebagian dari gambar.
 |
| Kandidat presiden Indonesia, Prabowo Subianto, berbicara tentang kampanyenya. Foto: Anadolu Agency / Getty Images |
Tagline kampanye Jokowi tahun ini adalah "Indonesia maju" yang berarti "Memajukan Indonesia" - tetapi banyak analis politik bertanya-tanya: "Maju ke mana?
Digambarkan oleh seorang analis sebagai "batu tulis kosong ideologis", Jokowi telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang kurang visioner daripada pelaku teknokratis, yang mengalahkan prioritas hak-hak ekonomi dan sosial sebagai kebebasan demokratis yang lain.
Penangkapan seorang profesor sosiologi di bulan Maret setelah dia menyanyikan sebuah lagu terkenal yang kritis terhadap militer - sebagai protes atas rencana Suharto untuk memindahkan perwira militer ke lembaga-lembaga sipil, mengirimkan tanda yang mengerikan. Bagi masyarakat sipil Indonesia yang dinamis, penangkapan dan dakwaan berikutnya memicu kekhawatiran bahwa kebebasan demokratis, yang sulit dimenangkan sejak jatuhnya Soeharto, kini berada di bawah ancaman.
"Politisasi penegakan hukum telah dibawa ke tingkat yang baru di bawah Jokowi."
Liam Gammon, Universitas Nasional Australia
Ini adalah hal terbaru yang dilihat sebagian orang sebagai tren yang mengganggu, dengan sejumlah tokoh oposisi ditangkap, didakwa dan dalam beberapa kasus dipenjara dalam dua tahun terakhir, muncul kekhawatiran bahwa polisi Indonesia menjadi semakin partisan - tuduhan, pemerintah membantah hal ini.
Menjelang pemilihan ini, polisi telah memblokir beberapa demonstrasi “ganti presiden” atau “ganti presiden”, dengan alasan keamanan atau peraturan - hal ini sama saja menghalangi momentum oposisi.
"Saya pikir ada cukup pola perilaku sekarang untuk mengatakan bahwa politisasi penegakan hukum telah dibawa ke tingkat baru di bawah Jokowi," kata Liam Gammon, seorang kandidat PhD di Australian National University, "Dan ada beberapa tren yang mengkhawatirkan dalam hal tampaknya penegakan hukum sedang digunakan dan maksud saya beberapa investigasi yang sangat dipertanyakan dari tokoh oposisi terkemuka. "
Analis juga menunjuk pada revisi undang-undang tentang organisasi massa, yang ditandatangani oleh Jokowi pada 2017 untuk melarang kelompok garis keras Hizbut Tahrir Indonesia. Ketakutannya adalah pada bagaimana undang-undang tersebut bisa digunakan selanjutnya.
Pada saat negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini dibentuk oleh zeitgeist yang semakin tidak liberal, dan semakin kuatnya pengaruh Islam di bidang politik, presiden harus membuat beberapa keputusan sulit. Dan sementara dia tidak secara proaktif menyalahgunakan hak-hak minoritas, dia telah dituduh melakukan sedikit untuk membela mereka.
Ketika negara-negara dari Australia hingga Argentina melegalkan pernikahan sesama jenis, hak LGBT telah menurun tajam di bawah Jokowi, dengan asosiasi psikiatris nasional Indonesia mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan mental, dan menteri pertahanan terkenal menyatakan orang LGBT ancaman "lebih berbahaya daripada perang nuklir ” Di tengah meningkatnya serangan kekerasan dan kejahatan, tahun lalu parlemen berdebat apakah akhirnya akan melarang seks gay.
"Ini semakin buruk," kata Andreas Harsono, dari Human Rights Watch, "Jokowi tidak menghabiskan modal politik yang memadai untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan sipil."
Harsono mengatakan bahwa Jokowi telah gagal membendung gelombang intoleransi agama, sebuah tren yang muncul di bawah pendahulunya, yang berarti kriminalisasi yang meragukan telah berlanjut.
Tahun lalu seorang wanita Budha di Sumatra dipenjara selama 18 bulan karena penistaan setelah dia mengeluh tentang masjid yang bising. Pada 2017 "Ahok", mantan gubernur Kristen di Jakarta, dipenjara selama dua tahun setelah merujuk (menghina ayat) Qu'ran.
‘Menerima begitu saja’
Yang mengherankan, ada kegemparan terbatas dari beberapa elit liberal atas creep otoriter yang dirasakan, sangat karena mereka takut mengkritik Jokowi dapat memberdayakan lawannya. Prabowo diduga terlibat dalam penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, sebuah klaim yang secara konsisten ia tolak. Dia kemudian diberhentikan dari tentara.
Prabowo, mantan komandan pasukan khusus dan putra seorang menteri ekonomi era Soeharto, telah melunak citranya akhir-akhir ini - sekarang ada akun Instagram untuk kucingnya Bobby, di mana ia sesekali tampil. Namun Prabowo telah mendekati kelompok garis keras Islam, yang kabarnya menandatangani perjanjian untuk mempromosikan agenda Islam konservatif jika ia menang.
Prabowo adalah mantan komandan pasukan khusus dan putra seorang menteri ekonomi era Suharto. Foto: Willy Kurniawan / Reuters
Iklan
Jokowi juga berupaya untuk meningkatkan kepercayaan Islamnya. Dia secara kontroversial memilih Ma'ruf Amin - seorang pemimpin Islam yang sangat konservatif yang telah mendukung fatwa terhadap LGBT, minoritas agama dan yoga - sebagai pasangannya.
Menghadapi pilihan antara Jokowi dan Prabowo, beberapa telah bersumpah untuk "golput", atau tidak memilih sama sekali - posisi yang bagi banyak orang tidak akan terpikirkan dalam pemilihan terakhir antara dua orang yang sama.
Jika Jokowi benar-benar menang, Indonesia tampaknya akan mendapat manfaat dari infrastruktur dan kesejahteraan sosial yang lebih baik, kata Liam Gammon dari ANU, tetapi pertanyaannya adalah berapa biayanya.
“Apa artinya itu jika Jokowi telah memfasilitasi pembusukan lembaga-lembaga Indonesia,” katanya, “Atau jika dia telah menormalkan beberapa perilaku yang benar-benar anti-demokrasi?”
Sebagai penerima manfaat demokrasi Indonesia, analis Dewi Anwar Fortuna, mengatakan presiden mungkin telah meremehkan keharusan untuk mempertahankannya. "Tanpa negara demokrasi Indonesia seseorang seperti Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden," kata Fortuna. "Aku merasa dia menerima begitu saja."
